Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

13 02 2010

Alexander  Hamilton  dalam  The  Federalist menjelaskan independensi yudisial ini dengan mengilustrasikan perbandingan antara kekuasaan yang dimiliki oleh tiga cabang kekuasaan :  in a government in which they are separated from each other, the judi- ciary, from the nature of its functions, will always be the least dangerousto the  political  rights  of  the  Constitution;  because  it  will  be  least  in  a capacity to annoy or injure them. The Executive not only dispenses the honors, but holds the sword of the community. The legislature not only commands  the  purse,  but  prescribes  the  rules  by  which  the  duties  and rights  of  every  citizen  are  to  be  regulated.  The  judiciary,  on  the  con- trary, has no influence over either the sword or the purse; no direction either  of  the  strength  or  of  the  wealth  of  the  society;  and  can  take  no active resolution whatever. It may truly be said to have neither FORCE nor WILL, but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of the executive arm even for the efficacy of its judgments (The Fed- eralist # 78).

Jadi,  menurut  Hamilton  independensi  yudisial  diperlukan karena  di  antara  ketiga  cabang  kekuasaan,  lembaga  peradilan adalah “the least dangerous to the political rights of the Constitution”.

Lembaga  peradilan  tidak  memiliki  pengaruh  baik  kekuasaan (sword) maupun keuangan (purse) bila dibandingkan dengan ke- kuasaan  eksekutif  dan  legislatif.  Kekuasaan  kehakiman  hanya memiliki kekuatan dalam bentuk ‘putusan’ semata (judgment).

Lubet  menyebutkan,  bahwa  independensi  yudisial  me – ngandung  nilai-nilai  dasar:  fairness,  impartiality,  dan  good  faith. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya  dengan  identitas  atau  kedudukan  sosial  pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparsial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran  (good  faith),  berdasarkan  hukum  sebagaimana  yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial (Lubet, 1998: 61).

John  Ferejohn  (1998)  menyebutkan,  bahwa  secara  prinsip tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah untuk memfasilitasi tiga nilai tertentu. Pertama, kemerdekaan yudisial merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara negara hukum. Kedua, dalam suatu  pemerintahan  konstitusional,  hanya  hukum  yang  secara konstitusional memiliki legitimasi yang harus ditegakkan dan pe- ngadilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dalam memutuskan hukum tersebut. Karena itu, terdapat kebutuhan agar pengadilan  memiliki  kemerdekaan  untuk  membatalkan  aturan hukum yang melanggar nilai-nilai tersebut. Ketiga, dalam negara demokrasi, pengadilan harus memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan ekonomi atau politik.

The Universal Declaration of Human Rights 1948 menyebutkan: “Everyone is entitled in full equality to a fair, and public hearing by an  independent  and  impartial  tribunal”  (Art.  10).  Demikian  pula dalam  The  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR), 1966 disebutkan, bahwa: “everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law” (art. 14 (1)).

Sementara  itu,  dalam  Basic  Principle  on  the  Independence  of the Judiciary yang dihasilkan dalam Seventh United Nations Con- gress  on  the  Prevention  and  the  Treatment  of  Offenders  1985 disebutkan, bahwa :   1)   The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason;  2) The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have exclusive authority to decide whether an issue submitted for its decision is within its competence as defined by law;  3) There shall not be any inappropriate or unwarranted inter- ference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authori- ties of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law. (Basic Principle, article 2-4)

Ketentuan  dalam  Basic  Principle tersebut  menyebutkan  beberapa  wilayah  independensi  yudisial,  termasuk  unsur-unsur utama pengambilan putusan hakim atau pengadilan, imparsialitas, kebebasan  dari  pengaruh  luar.  Hanya  dengan  keberadaan  suatu kemerdekaan  pengadilan,  hakim  dapat  memutus  perkara  secara imparsial dan berkeadilan, sebab “negara hukum” mensyaratkan adanya  hakim  yang  tidak  takut  atau  khawatir  atas  akibat  atau pembalasan dari pihak luar (Kelly, 2005: 4).

Sementara itu di dalam The International Bar Association Code of Minimum Standrads of Judicial Independence, 1987 menyebutkan batasan-batasan  dari  kemerdekaan  yudisial  yang  meliputi kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, kemerdekaan in- ternal, dan kemerdekaan kolektif. Kemerdekaan personal mensyarat- kan  bahwa  pengisian  jabatan  hakim,  termasuk   pengangkatan, pemindahan, pemensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan di bawah keputusan eksekutif. Kemerdekaan substantif men- syaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar penalaran atau argumentasi hukum sendiri, bukan atas dasar pe- nalaran orang lain. Kemerdekaan internal berarti seorang hakim harus  mampu  mengambil  putusan  tanpa  campur  tangan  kolega atau atasannya. Kemerdekaan kolektif mengacu pada fakta bahwa suatu  pengadilan  adalah  suatu  badan  atau  lembaga  yang  tidak bergantung  pada  kekuasaan  pemerintahan  yang  lain  (Lubis  & Santosa, 2000:  171).

Harold See (1998: 141-142) menyebutkan adanya dua perspektif dalam  memandang  independensi  yudisial.  Pertama,  perspektif pemisahan  kekuasaan  dalam  bentuk  kemerdekaan  kelembagaan (institutional independence) kekuasaan kehakiman dari cabang pe- merintahan  lainnya.  Aspeknya  termasuk  organisatoris,  adminis- trasi, personalia, dan finansial.  Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (decisional independence). Hal  ini  berkaitan  dengan  kewajiban  khusus  dari  pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan

Hal yang sama dikemukakan oleh John Ferejohn (1988) yang menyebutkan,  bahwa  konsepsi  tradisional  menekankan  kemer- dekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari campur tangan pejabat pemerintahan. Selain itu terdapat konsepsi yang lebih luas yang memandang  kemerdekaan  yudisial  dari  kepentingan  sosial  dan ekonomi yang sangat kuat. Namun demikian, kemerdekaan yudi- sial  bukanlah  tujuan  itu  sendiri,  melainkan  alat  untuk  mencapai suatu tujuan. Tujuan dari  kemerdekaan yudisial adalah terwujudnya  negara  hukum  dan  melindungi  kebebasan  dan  hak  asasi. Manakala hakim berbicara kemerdekaan yudisial sebagai tujuan itu  sendiri,  maka  akan  mengakibatkan  publik  dan  cabang  ke- kuasaan yang lain berpikir bahwa peradilan sebagai superior ter- hadap cabang kekuasaan lainnya.  Oleh karena itu, kemerdekaan yudisial tidak berarti kemerdekaan mutlak. Peradilan tidak bebas dari  semua  pengaruh;  ia  hanya  bebas  dari  pengaruh  yang  tak semestinya. Misalnya, kekuasaan kehakiman tidak bebas dari kritik, tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujur, intimidasi, atau pem- balasan.

Dalam  kaitan  itu,  kemerdekaan  yudisial  tidak  berada  dalam ruang vakum. Kemerdekaan yudisial tidak berarti isolasi yudisial atau pemisahan yudisial. Kemerdekaan tetap berada dalam suatu hubungan interdependensi dengan cabang kekuasaan lainnya. Hal ini seperti dikatakan oleh salah seorang Hakim Agung AS :  “While the Constitution diffuses power the better to secure liberty, it also con- templates that practice will integrate the dispersed powers into a work- able government. It enjoins upon its branches separateness but inter- independence, autonomy but reciprocity.” (Warren, 2005)

About these ads

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: