Mafia Hukum Meluluhlantakkan Sistem Peradilan Pidana

8 04 2010

Pernyataan Komjen Susno Duadji kepada media yang dilanjutkan dengan laporan kepada Satgas Mafia Hukum tentang adanya makelar kasus dalam penanganan perkara Gayus harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Bukan saja untuk membersihkan institusi polisi dari praktik makelar kasus, melainkan juga untuk keseluruhan sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara). Bahkan, kali ini juga untuk reformasi di tubuh Direktorat Pajak (termasuk Pengadilan Pajak). Substansi yang disampaikan Susno lebih berharga ketimbang mencari motif mengapa Susno menyampaikan temuannya itu, apalagi kalau sekadar mencari kesalahan Susno agar dia tidak lagi berbicara kepada media. Praktik mafia hukum yang terjadi selalu ditandai dengan munculnya perantara yang menghubungkan kepentingan penjahat dengan petugas hukum untuk tujuan keuntungan para penjahat tersebut. Dari situlah muncul penyuapan kepada polisi, kejaksaan, hakim bahkan bila sudah dipenjara, makelar kasus akan menyuap lembaga pemasyarakatan (LP). Keadaan itulah yang menjadikan potret penegakan hukum di Indonesia sangat buram yang diduga sudah berlangsung lama, bak penyakit yang endemik dan sulit diobati.

Kejanggalan

Demikian juga dalam kasus dugaan adanya mafia hukum pada proses perkara Gayus yang disampaikan Susno. Dari fakta yang muncul dan berkembang melalui media, nampaknya apa yang disampaikan Susno bukan hal yang mengada-ada, meski mungkin tidak seluruhnya benar. Namun, tidak bisa dimungkiri banyak kejanggalan dalam penangan perkara tersebut, misalnya tentang mengapa pemblokiran atas rekening Gayus yang dicurigai menerima transfer dari hasil kejahatan sebesar Rp25 miliar (yang belakangan menurut PPATK berjumlah Rp28 miliar), kemudian dibuka setelah Susno dicopot sebagai Kabareskrim, dan yang tetap dinyatakan terindikasi kejahatan hanya Rp395 juta. Bermula dari sanalah muncul dugaan ada praktik mafia hukum, karena bagaimana polisi bisa menjelaskan bahwa Rp24,6 miliar tidak ada masalah dan kemudian blokir dibuka, sedangkan sudah sangat jelas dan sangat sulit untuk dipahami bahwa pegawai gol III tersebut mendapat transfer sebesar itu. Semestinya blokir itu tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan, dan biarkan pengadilan yang memutuskan tentang transfer tersebut. Selain itu, ada yang aneh mengapa tidak ada pasal tentang penyuapan yang lebih logis karena mungkin terkait dengan pengelakan pajak untuk kepentingan wajib pajak. Karena berkaitan dengan pegawai negeri yang menerima suap, dikenai pasal korupsi, dan tentu saja berkaitan dengan sangkaan pencucian uang karena memang awalnya laporan berkaitan dengan transaksi mencurigakan yang diperoleh dari PPATK. Dari sangkaan yang berlapis itu, semakin aneh kalau polisi membuka blokir. Seharusnya biarkan saja bergulir ke pengadilan dan di sanalah terdakwa yang membuktikan bahwa sumber dana yang sangat mencurigakan itu diperoleh dari mana. Sangkaan penggelapan malah agak janggal, uang siapa yang digelapkan? Kalau uang pajak, mengapa institusi pajak tidak bereaksi? Tentu dalam hal ini kita akan mempertanyakan fungsi pengawasan internal pajak, jangan-jangan praktik ini sudah lama terjadi dan aman-aman saja. Seharusnya polisi mendalami dari mana sumber uang yang masuk ke rekening Gayus, kemudian ditelusuri untuk keperluan apa atau terkait dengan wajib pajak siapa yang mentransfer (menyuap) dalam upaya melakukan kejahatan pengelakan pajak (tax evasion).

Polisi menyatakan pasal yang disangkakan tiga, yaitu penggelapan, korupsi, dan pencucian uang. Tersangka seharusnya ditahan dan tidak perlu mempertimbangkan alasan subjektif bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri. Kejanggalan lain ternyata berlanjut ke dalam institusi kejaksaan, yaitu terkait dakwaan yang hanya penggelapan, sedangkan korupsi dan pencucian uang justru tidak didakwakan. Dalam hal ini, mungkin ada makelar kasus yang juga berhubungan dengan jaksa atau paling tidak publik mempertanyakan bagaimana profesionalitas jaksa peneliti. Bukankah Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setelah menerima berkas dari penyidik, jaksa harus segera mempelajari dan menelitinya. Selain ada yang lebih aneh lagi, yaitu jaksa malah menuntut dengan pidana satu tahun penjara dan satu tahun percobaan. Hal itu sangat tidak masuk akal untuk dakwaan terhadap kejahatan seberat itu karena tuntutan percobaan hanya boleh dilakukan untuk tindak pidana ringan atau pencurian dalam keluarga, bukan untuk kejahatan seberat ini (tindak pidana biasa). Tuntutan percobaan terhadap kasus ini semakin menuai kecurigaan bahwa apa yang dilakukan jaksa sarat dengan pesan ajakan kepada hakim untuk membebaskan terdakwa dan celakanya lagi hakim ternyata mengikuti ajakan tersebut sehingga bebaslah Gayus. Tentu saja hakim yang membebaskan harus juga diperiksa mengapa dia sampai membebaskan, juga harus menjelaskan kepada publik, apa saja yang menjadi pertimbangannya sehingga dia menyatakan bahwa jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya.

Proporsional

Dengan temuan kejanggalan tadi, semestinya langkah yang harus diambil proporsional, bukan malah mewacanakan pasal yang akan dikenakan kepada Susno. Karena bagaimanapun tentu kita harus mengapresiasi atas keberanian Susno dalam membuka praktik tidak elok ini, yang sangat berguna untuk membangun dan membersihkan institusi dalam sistem peradilan pidana dan juga dalam instansi pajak. Terlepas bahwa mungkin saja Susno tidak terlalu bersih dalam rekam jejaknya di kepolisian atau bahkan dianggap telah melanggar kode etik, seharusnya kepolisian mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu bersihnya penegakan hukum di Indonesia, ketimbang untuk tegaknya etika profesi internal semata. Langkah yang diambil seharusnya juga memeriksa oknum polisi yang disebut Susno. Di sini justru lebih mudah untuk melihat apakah Susno hanya sekadar ingin mencemarkan nama baik atau mengungkap kebenaran. Permasalahannya sekarang adalah objektivitas dari penyidik bisa menjadi hambatan, karena sejak awal telah disangkakan ada indikasi korupsi. Sebenarnya kita sangat mengharapkan KPK yang menanganinya, tapi ternyata KPK juga bergeming saja. Apalagi sekarang Andi Kosasih sudah menyerahkan diri dan menurut PPATK hanya Rp1,9 miliar saja yang masuk ke rekeningnya. Hal itu tentu akan sulit kalau yang menyidik polisi, sedangkan justru yang dipertanyakan adalah termasuk mengapa polisi dulu membuka blokir sejumlah Rp24,6 miliar yang dinyatakan tidak bermasalah. Padahal mungkin dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,9 miliar yang masuk rekening Andi Kosasih perlu disidik.

Harus objektif

Dari heboh Susno ini nampaknya kita ‘agak tergantung’ pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden, walau sebetulnya penegak hukum lain bisa saja langsung bertindak tanpa menunggu Satgas. Seharusnya kasus ini benar-benar menjadi momentum untuk memberantas mafia hukum yang sudah sangat mewabah, dan jangan lagi hanya sekadar reality show seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan karena bagaimanapun sudah sering kali masyarakat disuguhi praktik hukum busuk yang terungkap dan dibeberkan media sebagai fungsi kontrolnya ke masyarakat, tetapi ternyata hasilnya nihil. Semua institusi dalam sistem peradilan pidana pernah mencederai rasa keadilan masyarakat karena melakukan praktik mafia hukum, mulai dari pengadilan dalam kasus Harini Wiyoso yang menyuap Mahkamah agung, kejaksaan dengan kasus Urip dan Artalyta, kepolisian dan KPK terkait Anggodo bahkan juga melibatkan jaksa agung muda, lembaga pemasyarakatan dengan sel eksklusif Ayin dan tentu saja sekarang dengan kasus Gayus yang nampaknya melibatkan seluruh sistem peradilan pidana minus lembaga pemasyarakatan. Untuk ini, kita semua menunggu apakah ‘keberanian Susno’ bisa menjadi momentum untuk memperbaiki seluruh sistem peradilan pidana ataukah sekadar reality show dan sama seperti yang dulu lagi, tak membuahkan apa pun. Semoga tidak!

Oleh Dr Yenti Garnasih, SH MH Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Advertisements




Wilayah Perbatasan, Beranda Negeri

8 04 2010

‘Indonesia tanah air beta/Pusaka abadi nan jaya/Indonesia sejak dulu kala/Tetap di puja-puja bangsa/Di sana tempat lahir beta/ Dibuai dibesarkan bunda/Tempat berlindung di hari tua/Tempat akhir menutup mata/Sungguh indah tanah air beta/Tiada bandingnya di dunia/Karya indah Tuhan Maha Kuasa/Bagi bangsa yang memujanya/Indonesia ibu pertiwi/Kau kupuja kau kukasihi/Tenagaku bahkan pun jiwaku/Kepadamu rela kuberi.’

Sengaja saya kutipkan secara utuh lirik lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki tersebut karena saya terharu saat saya mendengar dan bersama-sama menyanyikan lagu itu dengan siswa-siswi SLTP di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lagu gubahan Ismail Marzuki tersebut, yang merupakan salah seorang komponis pejuang dan maestro musik legendaris yang mendapat gelar pahlawan nasional, betul-betul memberikan keteguhan dan keyakinan akan Indonesia nan jaya serta semangat patriotisme untuk terus mengabdi bagi kebesaran dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta.

Bagi siswa-siswi SLTP, saat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, tampak sekali semangat nasionalisme mereka. Di dada dan benak pikiran tetap bersemayam dan kokoh keindonesiaannya meski daerah sekitar mereka dalam kondisi ketertinggalan dan keterbatasan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, apalagi dengan negara tetangga, Malaysia (Biawak, Malaysia Timur) yang jaraknya hanya berkisar 1 kilometer.

Sebagai gambaran, di antara mereka, untuk pergi ke sekolah harus menempuh perjalanan selama 3 sampai 5 jam karena jaraknya mencapai 25-30 kilometer dari tempat tinggal mereka. Itu terjadi karena keterbatasan transportasi serta kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Meski dengan kondisi seperti itu, semangat mereka untuk tetap belajar dan sekolah tidaklah surut. Mereka percaya dan yakin bahwa pendidikan akan mengubah kondisi yang ada (kemiskinan dan keterbelakangan), bukan hanya mengubah kondisi diri mereka sendiri, melainkan juga akan mengubah kondisi Indonesia ke arah negara dan bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, mereka optimistis, jauh memandang ke depan dan memiliki keyakinan serta semangat tinggi dalam menggapai cita-cita mulia itu.

Saat mengunjungi Puskesmas Sajingan bersama Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setianingsih, kami makin terharu dengan darma bakti para medis (suster, bidan, mantri, dan dokter). Di tengah-tengah keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, mereka tetap berupaya memberikan pelayan yang prima dan terbaik bagi masyarakat sekitar. Pengabdian, jiwa dan semangat nasionalisme para siswa-siswi, para guru, dan para petugas medis sungguh luar biasa. Spirit lagu Indonesia Pusaka mereka implementasikan dengan nyata, ‘Indonesia ibu pertiwi/Kau kupuja kau kukasihi/Tenagaku bahkan pun jiwaku/Kepadamu rela kuberi.’

***
Wilayah perbatasan terdapat di 26 kabupaten, terdiri atas 315 kecamatan dan 3.149 desa. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota. Sementara itu, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Masalah pokok wilayah perbatasan terkait dengan kondisi, antara lain kesenjangan taraf kehidupan sosial-ekonomi antara masyarakat yang tinggal di perbatasan dan negara tetangga, maraknya kasus lintas batas (penyelundupan, tenaga kerja ilegal, jual beli minyak, kayu, dan ikan secara ilegal), munculnya persengketaan tapal batas antarnegara dan akuisisi wilayah negara oleh negara tetangga, dan terbatasnya kemampuan sistem pengamanan wilayah perbatasan yang terletak di daratan dan perairan laut.

Umumnya, wilayah perbatasan merupakan daerah miskin dan tertinggal dengan taraf sosial-ekonomi masyarakat yang rendah akibat keterisolasian, terbatasnya infrastruktur dan fasilitas umum, dan rendahnya akses masyarakat mendapatkan informasi.

Pemerintah menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negeri, yakni pintu gerbang utama negara. Konsekuensi wilayah perbatasan sebagai beranda depan negeri adalah kondisinya harus elok dan bagus, sarana dan prasarana mesti optimal, dan masyarakatnya maju dan sejahtera. Dalam konteks itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah perbatasan memadukan antara pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Pendekatan prosperity dan security dilakukan secara seimbang dengan asumsi peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat menjamin berkurangnya masalah keamanan. Pendekatan security terkait dengan tindakan peningkatan pelayanan lintas batas, pengamanan teritorial, dan pengawasan perdagangan antarnegara, sedangkan pendekatan prosperity terkait dengan tindakan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk kawasan khusus di perbatasan.

Tekad pemerintah tersebut secara tegas terlihat dengan diterbitkannya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU itu menegaskan bahwa tujuan pengaturan wilayah negara adalah menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Agar optimal, UU itu juga memerintahkan dibentuknya badan pengelola perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Badan pengelola perbatasan untuk tingkat nasional telah terbit melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Keanggotaan BNPP terdiri dari Ketua Pengarah, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Ketua Pengarah I, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Pengarah II, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan selaku Kepala BNPP adalah Mendagri. BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sendiri, pembangunan wilayah perbatasan merupakan wilayah prioritas yang harus segara dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Usaha-usaha yang dilakukan KPDT dalam pengentasan daerah-daerah tertinggal di wilayah perbatasan melalui pengembangan ekonomi lokal, melalui pengembangan kawasan produksi, pembangunan infrastruktur perdesaan serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, berdasar potensi unggulan dari wilayah/desa, penyediaan dana bantuan khusus dalam pelayanan sarana sosial dasar, pengembangan prasarana, dan pelayanan perintis, penyediaan pelayanan lintas batas, pengawasan perdagangan antarnegara, dan penguatan sistem pengamanan teritorial batas negara, dan penggalangan kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan dalam peningkatan kegiatan investasi.

Usaha-usaha menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda negeri tersebut tentu perlu bantuan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik dari kementerian/lembaga terkait, para pemerintah daerah di wilayah perbatasan maupun dari para pemangku kepentingan. Insya Allah, bila itu dilakukan, usaha akan tercapai dengan baik dan wilayah perbatasan akan benar-benar menjadi beranda negeri yang elok, yang rakyatnya maju dan sejahtera. Semoga!

Oleh A Helmy Faishal Zaini Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal





Sepak Bola tanpa Tiga K

8 04 2010

Ketika Rusia kehilangan kebanggaan akibat perestroika yang mereka jalankan, langkah yang dilakukan Presiden Valdimir Putin adalah membangun kembali persepakbolaan negeri itu. Di era Uni Soviet mereka pernah begitu dihormati dan memiliki pemain-pemain besar seperti Lev Yashin di tahun 1960-an atau Oleg Blokhin di tahun 1980-an.

Tidak mudah memang membangun kembali kebesaran itu. Tidak cukup hanya dengan mengagungkan kebesaran di masa lalu, tetapi dibutuhkan sebuah kerja keras.

Kerja keras yang dilakukan Rusia baru menemukan hasil pada 2008. Melalui sentuhan pelatih bertangan dingin asal Belanda Guus Hiddink, Rusia mampu menapaki kembali kelompok elite sepak bola Eropa dengan menembus semifinal Piala Eropa 2008.

Kepemimpinan yang kuat dari asosiasi sepak bola menjadi faktor penentu kemajuan sepak bola sebuah negara. Pemimpin bukan hanya harus memiliki visi sepak bola yang jelas, melainkan harus melengkapi dengan Tiga C, yaitu character, competency, dan connection atau dalam bahasa Indonesia disebut Tiga K, yaitu karakter, kompetensi, dan koneksi.

Karakter menjadi faktor yang paling penting karena sepak bola, seperti halnya cabang olahraga lainnya, berkaitan dengan pembinaan dan pembentukan generasi muda. Melalui sepak bola kita ingin membentuk anak-anak muda untuk memiliki sikap disiplin, sportif, jujur, hormat kepada yang namanya pelatih, mau bekerja sama, dan pantang menyerah.

Pemimpin organisasi olahraga bukan sekadar pemimpin organisasi biasa, tetapi dia adalah anutan. Ia harus merupakan orang yang terhormat dan tanpa cacat karena ia akan menjadi pembina untuk generasi mendatang.

Hal ini berlaku universal. Yang namanya pemimpin cabang olahraga, pada dirinya melekat peran pembina. Ketika pemimpin itu tidak menunjukkan karakter yang baik, secara sportif mereka akan meletakkan jabatannya untuk digantikan oleh mereka yang dianggap lebih baik.

Itulah yang dilakukan Presiden Asosiasi Sepak Bola Serbia (FSS) Zvezdan Terzic. Karena diduga mengambil keuntungan dalam transfer pemain, Terzic memilih mundur dari jabatan.

Ia secara sportif meletakkan jabatan pada 12 Maret 2008 karena ia tidak mau dirinya menjadi penghambat perkembangan sepak bola Serbia. “Saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan untuk sepak bola Serbia, mulai sebagai pemain, direktur klub, hingga menjadi Presiden FSS. Namun, dengan kondisi yang sedang saya hadapi, tidak bisa lain kecuali saya mengundurkan diri dari jabatan saya,” kata Terzic.

Sengaja kita angkat contoh kasus Terzic untuk menunjukkan bahwa menjadi pemimpin asosiasi sepak bola bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Menjadi pemimpin asosiasi sepak bola bukan demi keharuman nama pribadi. Menjadi pemimpin asosiasi sepak bola adalah sebuah tanggung jawab membangun kebanggaan terutama bagi kaum muda agar menjadi kebanggaan bangsa dan negara.

Inilah yang tidak dimiliki oleh kita. Terutama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menganggap jabatan yang diembannya sebagai hak pribadi. Ia lupa akan hak publik karena PSSI bukanlah perusahaan pribadi yang bisa dibuat sesuka hatinya. Ada pertanggungjawaban publik yang melekat pada jabatan tersebut.

Apa tanggung jawab publik itu? Pertama, pembinaan kepada generasi muda. Ia harus menjadi contoh yang baik karena ia adalah anutan.
Nurdin Halid harus mau mengakui bahwa dirinya tidak bisa menjadi anutan yang baik. Setidaknya kasus korupsi yang dilakukan dan telah dibuktikan bersalah oleh pengadilan menunjukkan bahwa ia bukanlah anutan yang baik bagi anak-anak muda. Kalau ia bekas seorang olahragawan seperti halnya Terzic, secara sportif seharusnya ia mengundurkan diri.

Kedua, berkaitan dengan kompetensi yang tidak dimiliki. Sepanjang tujuh tahun kepemimpinannya prestasi sepak bola Indonesia tidak pernah bisa beranjak. Bahkan prestasi sepak bola nasional menjadi titik nadir di ajang SEA Games XXV di Laos.

Buruknya prestasi sepak bola Indonesia juga bisa dilihat dari kualitas klub-klub ketika bertanding di ajang internasional. Klub-klub Indonesia bukan tidak mampu bersaing di ajang internasional, tetapi menjadi bulan-bulan klub lain.

Hal itu diperparah dengan kompetisi yang sarat dengan permainan. Pengaturan skor begitu menonjol, di samping kompetisi yang sering diwarnai insiden, baik yang dilakukan pemain di lapangan maupun penonton di luar lapangan.

Sepak bola di Indonesia tidak lagi menjadi kompetisi yang menghibur dan menyehatkan, tetapi sudah berubah menjadi tontonan yang menakutkan. Perusakan fasilitas publik begitu sering terjadi karena pimpinan sepak bola kehilangan kredibilitasnya.

Faktor ketiga adalah koneksi. Pembinaan sepak bola sebagai pembinaan bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri. Dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, kalangan dunia usaha untuk pendanaan, dan masyarakat sebagai penopang keberhasilan.

Ketidakmampuan pimpinan PSSI dalam membangun koneksi membuat institusi itu ibarat berjalan sendiri. Pemerintah tidak mendukung kegiatan PSSI karena sudah kehilangan kepercayaan pada pimpinannya. Demikian pula dengan kalangan dunia usaha yang enggan untuk ikut terlibat dalam pembiayaan sepak bola karena pertandingan sepak bola bukanlah kegiatan yang menghibur dan menyehatkan.

Masyarakat sendiri merasa enggan mendukung sepak bola karena di samping prestasi yang tidak bisa dibanggakan, tidak ada manfaat yang bisa dipetik. Dalam konteks memberi hiburan, sama sekali tidak ada yang bisa diberikan dari pertandingan sepak bola di Indonesia. Yang ada hanyalah ketakutan, karena pertandingan sepak bola selalu diwarnai dengan kerusuhan.

Dalam konteks itu saatnya PSSI harus melakukan perombakan besar-besaran. Terutama di sisi kepemimpinan, PSSI membutuhkan figur baru yang mampu membangunkan harapan.

Kongres Sepak Bola Nasional yang akan digelar di Malang, Jawa Timur, pada 30 dan 31 Maret merupakan momentum untuk melakukan perubahan besar. Semua pemangku kepentingan harus terbuka karena ini berkaitan dengan nasib persepakbolaan nasional kita ke depan. Tidak ada satu pun yang berhak untuk mengklaim menjadi pemilik sepak bola, apalagi mengatakan sebagai hak yang tidak bisa diganggu gugat.

Sudah terlalu lama persepakbolaan Indonesia terpuruk. Terakhir pada 1991 ketika Tim Merah Putih keluar sebagai juara di SEA Games Manila. Kita harus bangkit kembali dengan kepemimpinan yang segar, ide yang segar, dan semangat yang segar, karena itulah kunci untuk membangun kembali kebanggaan. (www.mediaindonesia.com)

Oleh Suryopratomo Direktur Pemberitaan Metro TV





Tafsir Konstitusional ala MK

8 04 2010

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan permohonan judicial review UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam judicial review

tersebut, Bawaslu memohon kepada MK untuk menilai apakah Pasal 93, Pasal 94 ayat 1, 95 ayat 2, Pasal 111 ayat 3, dan Pasal 112 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan atau tidak dengan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat 5 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Bawaslu menilai pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut dapat mengganggu kemandirian Bawaslu (termasuk Panwaslu di daerah) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam Pasal 93, Pasal 94 ayat 1, dan 95 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 diatur tentang mekanisme pembentukan panwaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang mengharuskan adanya keterlibatan KPUD dalam tahap seleksi awal sebelum finalisasinya diserahkan kepada Bawaslu. Sementara dalam pasal 111 ayat 3 dan Pasal 112 ayat 3 UU No 22 Tahun 2007 ditegaskan tentang komposisi anggota badan kehormatan yang dibentuk guna menangani berbagai kasus pelanggaran administrasi pemilu berjumlah lima orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPU/D dan 2 (dua) orang anggota Bawaslu/panwaslu. Klausul ini dinilai Bawaslu berpotensi sebagai alat proteksi KPU/D terhadap rekan-rekannya yang diduga melakukan pelanggaran kepemiluan. Dalam putusannya, MK menilai Pasal 93, Pasal 94 ayat 1, dan Pasal 95 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan dengan asas kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. Sementara terkait dengan komposisi badan kehormatan dalam Pasal 111 ayat 3 dan Pasal 112 ayat 3 UU tersebut, MK berpendapat tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK tersebut tidak hanya menghasilkan pergeseran norma dalam UU No 22 Tahun 2007 yang mesti segera diubah, tapi juga menghasilkan pola mekanisme baru pembentukan panwas di daerah yang semata-mata dilakukan oleh Bawaslu, tanpa keterlibatan KPUD. Putusan itu sekaligus memberi pernyataan bahwa 192 panwas pilkada telah dibentuk oleh Bawaslu beberapa bulan sebelumnya, tanpa proses seleksi oleh KPUD sah secara hukum.

Tradisi baru
Putusan MK kali ini merupakan tradisi baru dalam ketatanegaraan kita. Tradisi baru itu muncul karena dua hal. Pertama, MK dalam perkara judicial review UU Nomor 22 Tahun 2007 bukan hanya memeriksa dan memutus apakah klausul dalam UU tersebut sesuai atau bertentangan dengan UUD, tapi telah masuk dalam hal yang amat praktis terkait dengan polemik pembentukan 192 panwas pilkada di seluruh Indonesia yang dibentuk ‘sepihak’ oleh Bawaslu, tanpa melibatkan KPUD. Kedua, MK telah secara berani menyatakan suatu perbuatan yang awalnya dilakukan dengan cara melanggar ketentuan UU, tapi belakangan dinyatakan sah dan kostitusional. Perbuatan ‘melanggar’ UU tersebut adalah sikap Bawaslu yang menetapkan secara sepihak panwaslu yang bertugas pada saat pileg dan pilpres menjadi panwas pilkada, tanpa melibatkan KPUD dalam proses rekrutmennya. Padahal pada saat pembentukannya, dasar hukum yang mengatur mekanisme itu jelas memerintahkan adanya keterlibatan KPUD untuk melakukan seleksi awal calon anggota panwaslu sebelum diseleksi lebih lanjut dan ditetapkan oleh Bawaslu. Gaya putusan MK kali ini berbeda jauh dengan putusan-putusan MK sebelumnya, terutama dalam konteks yang kedua, yaitu keberanian MK melegalkan suatu perbuatan yang semula ilegal menjadi sah dan konstitusional. Sebagai perbandingan, pada saat diajukan judicial review terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan tertutupnya pintu bagi calon perseorangan untuk maju dalam pilkada. Tidak ada satu pun warga negara yang berani mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dari jalur perseorangan sebelum adanya putusan MK dan perubahan norma dalam UU dimaksud.
Jika dianalogikan, dalam kasus putusan MK tentang mekanisme pembentukan panwaslu, semestinya sebelum dimintakan judicial review UU Nomor 32 Tahun 2004 ada seorang atau beberapa warga negara yang mendaftarkan diri ke KPUD sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari jalur perseorangan yang pada saat itu dilarang. Lalu atas adanya larangan itu, warga negara yang bersangkutan meminta pendapat MK yang di kemudian hari melegalkan adanya jalur perseorangan karena dianggap konstitusional.

Rawan penyalahgunaan
Gaya putusan MK seperti ini, selain melahirkan ijtihad baru dalam ketatanegaraan kita, dapat dijadikan jalan keluar bagi berbagai kasus ketatanegaraan yang pelik dan menemukan jalan buntu. Di pihak lain gaya putusan MK kali ini justru rawan penyalahgunaan perbuatan ‘pelanggaran UU’ oleh warga negara dan/atau badan hukum publik lainnya di kemudian hari.
Ke depan, bukan tidak mungkin ada warga negara dan/atau badan hukum publik yang terlebih dahulu melakukan perbuatan pelanggaran UU, kemudian baru meminta pendapat MK untuk menilai apakah perbuatannya bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Jika MK menyatakan perbuatannya konstitusional, warga negara dan/atau badan hukum publik tersebut dapat meneruskan ‘perbuatannya’ itu. Sebaliknya, jika dinyatakan inkonstitusional oleh MK, sebelum putusan MK keluar, mereka dapat berkilah bahwa perbuatannya sedang diuji oleh MK dan tak ada satu pihak pun yang dapat menyatakan benar atau salahnya perbuatan itu, kendati telah melanggar UU yang ada. Jika hal ini terjadi, tafsir konstitusional MK kali ini perlu diapresiasi, sekaligus mengundang kekhawatiran akan hadirnya krisis ketatanegaraan akibat (akan) lahirnya keberanian berbagai pihak melanggar norma UU sebelum dimintakan pendapat oleh MK. (
http://www.mediaindonesia.com)

Oleh M Rifqinizamy Karsayuda, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin





Pesona Selebritas dalam Panggung Demokrasi

8 04 2010

Maraknya para artis mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah merupakan fenomena yang merambah panggung demokrasi di Indonesia. Seolah-olah panggung hiburan berubah menjadi media yang kurang menarik, sehingga panggung politik mulai menjerat para artis untuk mengekspresikan dirinya. Sebut saja ‘si ratu goyang ngebor’ Inul Daratista, Ayu Azhari, dan juga Julia Perez. Mereka berlomba menggoyang panggung demokrasi di Indonesia dengan pesonanya masing-masing yang penuh semangat dan ambisi menata pemerintahan daerah pemilihannya.
Fenomena tersebut mulai marak seiring dengan munculnya perjuangan kebebasan perorangan mengekspresikan diri, sehingga setiap orang merasa layak dan mampu bahkan cenderung menganggap dirinya kapabel dalam memimpin pemerintahan di suatu daerah.
Namun, benarkah pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) merupakan bentuk dari penyelenggaraan demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi? Bukankah pemilihan langsung kepala daerah tersebut hanya sebatas pada upaya seleksi, bukan eleksi?

Arti demokratis dalam konstitusi
Dalam Pasal 18 ayat (4) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: ‘Gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, dipilih secara demokratis.’ Selanjutnya dalam ayat (7) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa ‘Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.’ Sebagai derivasi ayat tersebut ditetapkanlah UU Nomor 32/2004 yang telah mengalami beberapa kali perubahan.
Dalam konstitusi tidak satu pun norma yang secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung, sehingga pemilihan kepala daerah diserahkan para pengubah konstitusi dalam bentuk aturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat daerah, yakni dalam bentuk undang-undang. Arti demokratis dalam konstitusi merupakan pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang harus berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, baik demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Pemberian arti kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan pemilihan langsung merupakan penafsiran yang tendensius dan emosional, sehingga pengaturan lebih lanjut arti demokratis diserahkan dalam bentuk undang-undang.

Pilkada, seleksi atau eleksi?
UU Nomor 32/2004 sebagai undang-undang organik merupakan derivasi dari norma pemilihan kepala daerah, sehingga arti demokratis dapat ditemukan dalam undang-undang tersebut.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses penyeleksian (bukan eleksi) sehingga pengertian demokratis dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam konstitusi merupakan demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung(BPHN: 2009).
Hal tersebut tampak pada pengaturan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32/2004 yang menyatakan bahwa ‘Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.’ Untuk calon bupati dan wakil bupati berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU Nomor 32/2004, bahwa, ‘Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
Mengacu pada norma tersebut, penafsiran formal tentang makna ‘pemilihan’ pada pilkada lebih tepat dinyatakan sebagai, seleksi bukan eleksi, sehingga pilkada merupakan proses pelibatan masyarakat dalam menyeleksi calon kepala daerah. Dengan demikian, penafsiran pilkada merupakan proses eleksi kepala daerah harus dikembalikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konksekuensi demokrasi langsung
Kecenderungan penafsiran bahwa pilkada merupakan proses eleksi kepala daerah di antaranya dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sedangkan dalam peraturan pelaksana pilkada bukan merupakan eleksi. Namun, proses demokrasi langsung yang dianggap sebagian pakar merupakan tingkat proses demokrasi terbaik, perlu dikaji kebenarannya dikaitkan dengan pelaksanaannya.

Beberapa hal yang terkait dengan konsekuensi demokrasi langsung antara lain:
1. Demokrasi langsung menuntut adanya hubungan yang erat antara pemilih dan kontestan peserta pemilihan sebagai bentuk kepercayaan antara pemilih dan kontestan.
2. Demokrasi langsung cenderung ditujukan bagi pengumpulan suara (kuantitas) tanpa selalu diikuti dengan kualitas kontestan. Kecenderungan ini ditambah dengan fenomena metode penghitungan cepat (quick count) oleh beberapa lembaga survei melalui metode polling.
3. Kecenderungan kuantitatif tersebut merupakan bentuk bergesernya kualitas makna demokrasi dalam era digital (digital democracy).
4. Kualitas kontestan bukan merupakan faktor signifikan bagi demokrasi langsung. Pemilih hanya menentukan kontestan berdasarkan popularitas secara finansial (money politics) ataupun secara visual (image building).
5. Demokrasi langsung–dalam bentuk ideal–menuntut adanya keterlibatan langsung pemilihan, penyelenggaraan tugas, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pejabat publik yang dipilih.
Lima konsekuensi demokrasi langsung itulah yang memengaruhi para perumus UU Nomor 32/2004 mencantumkan Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) sebagai bentuk pengawasan lembaga perwakilan daerah bagi penetapan calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan tersebut, lebih tepat jika istilah ‘pemilihan’ dalam pilkada dibaca dengan ‘penyeleksian’ sehingga demokrasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 merupakan demokrasi perwakilan dan bukan demokrasi langsung. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, bahwa ‘ke-(daulatan) rakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’ Demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang dipilih oleh para perumus Undang-Undang Dasar 1945, sebaliknya demokrasi langsung dipilih oleh para pengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Bahan introspeksi
Mengacu pada ketentuan Pasal 109 UU Nomor 32/2004 bahwa adanya keterlibatan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan pengesahan pemenang pilkada perlu kiranya dipertimbangkan para selebiritas yang kelak berlaga di panggung demokrasi, mengingat ketenaran dan modal (secara finansial dan visual) yang dimiliki selebritas yang digadang-gadang bukan jaminan selebriti tersebut mulus melenggang sebagai pemenang dalam pilkada.
Kecenderungan partai politik menjaring calon kepala daerah dari kalangan selebritas merupakan salah satu strategi penjaringan suara (bahkan penggalangan dana) bagi kepentingan partai politik tersebut, bukan untuk kepentingan rakyat, bahkan bukan pula untuk kepentingan selebiritas yang digadang-gadang.
Panggung demokrasi merupakan panggung yang tepat bagi selebritas sepanjang mereka mampu menguasai pemangku kepentingan yang tidak hanya terdiri dari para sutradara, pemain lain, penonton, tapi juga para ‘penumpang-penumpang gelap’ yang tidak mampu dibendung dengan peraturan perundang-undangan.
Sepanjang selebritas yang dimaksud hanya terpesona dengan sorotan lampu demokrasi tanpa dibekali dengan kemampuan penataan kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mapan, niscaya selebritas itu hanya diposisikan sebagai ‘golek politik’ yang dikendalikan oleh sutradara dan berbagai kepentingan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaaat sebagai bahan instrospeksi bagi para selebritas yang digadang-gadang sebagai calon kepala daerah. Selamat menggoyang panggung demokrasi.  (
http://www.mediaindonesia.com)

Dr Mochamad Isnaeni Ramdhan SH MH, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila





Sampai Kapan Kita Harus Menggantung Pembangunan PLTN?

8 04 2010

Hingar-bingar pro-kontra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia telah berusia lebih dari 30 tahun. Pada awal Februari yang lalu, diskusi yang menyoal perlunya PLTN kembali dimunculkan oleh mantan Presiden RI Prof BJ Habibie. Dalam uraian dan gayanya yang khas, Habibie memberikan keyakinan bahwa pembangunan PLTN sangat penting dilakukan di sini sebagai salah satu opsi menangani krisis listrik nasional kini dan mendatang.

Demikian pula, dengan cara yang berbeda mantan Menegristek Kusmayanto Kadiman melalui beberapa tulisan di salah satu situs media juga memberikan dukungan yang sama. Dalam salah satu tulisannya, Kusmayanto mengutip lagu Elvis Presley untuk menyatakan PLTN, “It’s Now or Never, Tomorrow will be too late“. Demikian pula dengan tulisan terbaru di situs yang sama dengan judul ‘PLTN-Mengapa Mereka Menolaknya’. Sang mantan Menristek tersebut memberikan catatan penting salah satunya bahwa, “Berdasar kebutuhan Jawa akan listrik dan juga ketersediaan lahan dan pendukung lainnya, kawasan tersebut (kabupaten Jepara, Jateng) potensial dibangun PLTN dengan kapasitas 4x1250MWe. Apalagi UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah menyatakan bahwa Indonesia sudah harus mengoperasikan PLTN di tahun 2016. Begitu juga dengan Perpres No 5/2006 tentang kebijakan energi nasional (KEN) yang mengatakan bahwa di tahun 2025 bauran energi harus minimal 5% dari sumber energi baru dan terbarukan termasuk nuklir.”

Rencana tersebut sayangnya belum dapat diwujudkan sampai saat ini. Salah satu masalah utamanya karena masih ada kelompok masyarakat yang berpandangan kontra terhadap rencana pembangunan PLTN tersebut. Menariknya, kelompok yang berpandangan kontra-PLTN tersebut bahkan diberikan kemudahan akses oleh beberapa media untuk terus menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembangunan PLTN. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berpandangan pro terhadap PLTN nyaris tidak pernah diberikan akses mudah di media yang dimaksud, jika tidak hendak dikatakan ditolak sama sekali.

Argumentasi kontra

Umumnya argumentasi yang digunakan kelompok kontra-PLTN adalah sebagai berikut. Pertama, pembangunan PLTN berisiko terlalu tinggi mengingat Nusantara itu identik dengan the ring of fire. Kedua, pembangunan PLTN tidak ada urgensinya karena masih banyak sumber energi alternatif lain. Ketiga, Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang lemah sehingga timbul kekhawatiran akan disiplin dalam operasi dan pemeliharaan terhadap PLTN jika sekiranya dibangun di sini.

Bahkan yang lebih provokatif lagi, kelompok yang berpandangan kontra-PLTN ini juga mengungkapkan bahwa hasil Konferensi PBB tentang perubahan iklim yang berlangsung di Copenhagen pada Desember 2009 tidak menetapkan nuklir sebagai energi alternatif untuk mengurangi emisi CO2. Lebih menyesatkan lagi, pandangan yang menyatakan bahwa kelompok yang berpandangan pro-PLTN di Indonesia disamakan dengan layaknya keinginan Iran untuk membangun reaktor nuklirnya.

Harus diakui pandangan kontra-PLTN di atas tersebut wajar-wajar saja sebagai bukti kebebasan berpendapat. Namun, persoalan pokoknya apakah kita akan terus berpolemik tentang masalah pro-kontra ini, sedangkan negara-negara lain terus meningkatkan penggunaan PLTN dalam menangani kebutuhan listrik rakyatnya? Demikian pula, apakah kita sudah meyakini bahwa optimalisasi penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang lain di luar nuklir merupakan jawaban yang paling tepat dalam menyikapi krisis listrik nasional kini dan mendatang di satu pihak dan sebagai cara kita untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi CO2 di lain pihak? Lantas, bagaimana pula dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam UU No 17/2007 dan Perpres No 5/2006? Sampai kapan pula kita harus menggantung pembangunan PLTN di negeri ini yang telah direncanakan lebih dari 30 tahun yang lalu tersebut?

Tidak seperti membalik telapak tangan

Benar memang membangun PLTN bukan merupakan sebuah pekerjaan layaknya membalik telapak tangan. Pembangunan PLTN memerlukan derajat ketelitian, ketepatan dan kehati-hatian yang tinggi sehingga tidak saja harus memenuhi berbagai persyaratan teknis, tetapi juga wajib memenuhi persyaratan nonteknis untuk memenuhi 3 S (safety, safeguard, dan secure) yang ditetapkan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency). Menurut IAEA, proses pembangunan PLTN paling tidak harus memenuhi 10 langkah mulai dari feasibility study on necessity of NPP sampai dengan commercial operation (lihat IAEA Nuclear Energy Series No NG-G -3.1, 2007). Akibat proses yang panjang, teliti, dan hati-hati tersebut, untuk membangun satu unit PLTN dengan kapasitas 1.000 Mwe, misalnya, diperlukan paling tidak waktu 6-10 tahun lamanya.

Selain proses yang panjang dan waktu yang lama, pembangunan PLTN sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi CO2 yang membahayakan atmosfer sehingga jauh lebih baik terutama jika dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi. Ini berarti bahwa pembangunan PLTN sekaligus mendukung komitmen nasional untuk mengurangi terjadinya pemanasan global yang ditetapkan sebesar 26% pada 2020 (business as usual-BAU). Sekaligus pula mengangkat keharuman bangsa dan negara ini di mata dunia yang sampai saat ini dikelompokkan sebagai negara pengotor lingkungan ke tiga di dunia setelah Amerika dan China. Belum lagi bicara soal keinginan untuk melakukan diversifikasi energi dan peningkatan kemampuan teknologi nuklir nasional.

Namun, memang harus diakui bahwa pembangunan PLTN memerlukan biaya tinggi sehingga berpotensi menguras dana pembangunan. Diperkirakan, dana yang diperlukan untuk membangun satu unit reaktor PLTN dengan kapasitas listrik 1.000 Mwe yakni sebesar Rp10 triliun-Rp15 triliun. Tingginya biaya tersebut terutama pada komponen biaya awal (capital costs) pembangunannya termasuk di dalamnya adalah biaya commissioning, decommissioning, dan manajemen limbah. Biaya pembangunan PLTN yang mahal tersebut juga sekaligus menjadi ukuran kualitas teknologi untuk memenuhi standar baku 3 S (safety, secure, dan safeguards). Oleh karena itu, agar biaya yang tinggi dalam pembangunan PLTN dapat dikompensasi dengan penerimaan yang lebih besar, salah satu solusinya yakni reaktor PLTN yang dibangun haruslah berskala besar.

Indonesia harus berubah

Indonesia pasti bisa membangun PLTN dengan aman dan selamat. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap kualitas SDM yang rendah dan kerentanan alam Indonesia yang riskan dengan segala bencana alam, bahaya limbah radiasi serta kemungkinan terjadinya Bencana Chernobyl, dan Three Miles Island, dan lain-lain, merupakan cerita klasik yang kurang pantas untuk dijadikan dasar utama menggantung pembangunan PLTN di negeri ini.

Indonesia sudah berubah dan harus berubah kini dan mendatang. Apalagi jumlah negara yang telah membangun dan akan membangun PLTN justru semakin bertambah. Jika sampai saat ini tercatat jumlah negara di dunia yang telah menggunakan PLTN sebagai pembangkit tenaga listrik sebanyak 31 negara dengan total unit PLTN sebanyak 442 unit, dalam waktu dekat jumlah tersebut menurut IAEA (2009) akan bertambah sebanyak 25 negara lagi. Di antara ke-25 negara yang tertarik itu, termasuk pula Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, Mesir pun baru-baru ini sudah memastikan untuk membangun PLTN. Oleh karena itu, masihkah kita mau disebut sebagai bangsa yang tidak mau belajar (we do not learn that we do not learn)? Pasti tidak, bukan?! (www.mediaindonesia.com)

Oleh Carunia Mulya Firdausy, Deputi Menegristek Bidang Dinamika Masyarakat





Pemimpin Berpikir Reaktif versus Pemimpin Berpikir Proyektif

8 04 2010

Keadaan Indonesia sekarang ini telah membuat banyak orang berkesimpulan bahwa para pemimpin negara ini lebih mengandalkan berpikir reaktif daripada berpikir proyektif dalam menjalankan kepemimpinan. Berpikir reaktif berarti hanya bereaksi pada persoalan yang muncul, sedangkan berpikir proyektif melebihinya dengan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul serta menyelesaikan semuanya secara tuntas sampai ke akarnya. Banyak contoh persoalan yang membuktikan bahwa para pemimpin Indonesia hanya bersikap reaktif. Lihatlah tindakan mereka untuk ikut menandatangani kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ACFTA), persoalan kekurangan pasokan listrik, penanganan masalah pertambangan, peraturan-peraturan investasi yang tidak sinkron antara satu departemen dan departemen lainnya, penanganan masalah kemiskinan, penanggulangan bencana banjir, bencana alam, dan sejumlah contoh lainnya.
Mereka hanya bereaksi pada persoalan-persoalan yang muncul saat itu dan mencoba menyelesaikan sedapatnya saja untuk mendapatkan keuntungan sesaat atau demi kepentingan politik bersifat ad hoc. Mereka meletakkan persoalan-persoalan dalam bentangan waktu yang pendek saja, tanpa pernah mengantisipasi atau meletakkannya dalam suatu visi kemajuan negara jauh ke masa depan. Dalam tindakannya, biasanya mereka hanya mendasarkan diri pada kepentingan politik partainya atau orientasi politik dirinya sendiri. Dengan demikian, ada kecenderungan mereka akan memilah mana yang bisa menguntungkan dengan cepat kalau diselesaikan dengan cepat. Mereka akan menghindari persoalan yang tidak bisa membawa manfaat politik atau yang tidak mendatangkan materi dengan cepat. Padahal, jika persoalan-persoalan tersebut dituntaskan, tentu akan sangat membantu mempercepat perwujudan negara Indonesia yang maju dan sejahtera.
Kebutuhan bereaksi cepat dan mendapatkan keuntungan dengan cepat membutakan mereka pada usaha-usaha untuk menganalisis persoalan dengan tuntas agar bisa menemukan akar persoalan. Ketidaktahuan pada akar persoalan hanya akan membawa mereka pada tahapan penyelesaian tambal sulam terhadap semua persoalan yang mereka coba pecahkan.
Tapi kemudian, karena tindakan penyelesaian mereka yang tidak tulus dan tuntas dalam melihat persoalan sampai ke perspektif masa depan, mereka akhirnya gelagapan ketika harus menghadapi dampak dari langkah yang mereka ambil sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Berikutnya mereka hanya akan mengambil tindakan sekenanya dalam usaha mengatasi dampak yang muncul tersebut.
Hal ini terlihat jelas antara lain dalam tindakan mereka menandatangani ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) baru-baru ini, serta tindakan mereka kemudian dalam menangani dampak yang muncul akibat persetujuan perdagangan bebas itu. Memang harus diakui bahwa sikap reaktif itu akan cenderung lebih cepat membawa popularitas dan barangkali bisa mengantarkan pemimpin bersangkutan kepada penghormatan sebagai ‘pahlawan’ karena mereka akan dengan jelas terlihat berhasil menyelesaikan persoalan yang sudah kelihatan muncul dalam masyarakat. Sementara itu, pemimpin yang berpikir proyektif, butuh waktu lebih lama untuk bisa dikenal atau malah bisa-bisa tidak dikenal orang, karena dalam tindakan, mereka lebih cenderung mencegah munculnya persoalan dengan memberlakukan suatu konsep jangka panjang dan visioner untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan orang banyak.
Dengan melihat keadaan politik Indonesia sekarang ini, ada prinsip aji mumpung dari masing-masing partai untuk mendapatkan keuntungan politik dan materi yang sifatnya sesaat dan adanya sikap dari tiap-tiap politikus untuk melakukan hal yang sama, karena merasa posisi mereka hanyalah singkat dan tidak jangka panjang. Dengan begitu, godaan untuk berpikir reaktif sangatlah kuat.
Kondisi politik seperti itu menjadi tanah gersang yang hampir tidak mungkin menumbuhkan para pemimpin yang berpikir proyektif yang sangat dibutuhkan Indonesia sekarang ini untuk mengantarkannya ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Tentu bagi para warga negara Indonesia yang masih cinta dan peduli pada nasib bangsa ini, keadaan seperti itu hanya akan semakin menambah tumpukan kekecewaan mereka. Kekecewaan demi kekecewaan sudah bertumpuk dalam hati mereka, teristimewa semenjak terjadinya krisis ekonomi pada 1998, ketika pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan mantan Presiden Soeharto jatuh berantakan. Waktu itu, mereka sangat berharap lengsernya Soeharto akan menjadi awal penciptaan negara Indonesia yang maju. Namun, tampaknya harapan seperti itu masih mimpi belaka hingga kini.
Tentulah mereka melihat bahwa di tangan para pemimpin yang hanya berpikir reaktif itu Indonesia tidak akan sampai ke mana pun, karena sulit beranjak. Sementara banyak negara-negara tetangga justru sedang berlari dengan suatu masterplan menuju suatu keadaan negara maju dan sejahtera. Sebagai contoh, Malaysia ingin memperkokoh diri sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, para pemimpinnya mengarahkan semua sektor pembangunan (pendidikan, iptek, dan keamanan) guna menunjang misi tersebut.
Di mata masyarakat yang kritis, para pemimpin yang berpikir reaktif itu hanyalah oportunis yang bertindak seperti para mucikari. Bukankah tindakan mereka menipu rakyat agar memilih mereka dalam pemilihan umum sama dengan sikap para mucikari yang menipu para gadis desa dengan iming-iming pekerjaan bagus, agar bisa menjual tubuh mereka kepada para hidung belang? Kenyataannya, para gadis itu telah mengorbankan segalanya hanya untuk imbalan sedikit, atau bahkan mungkin tanpa imbalan sama sekali.
Mereka yang telah memilih para pemimpin (dan politisi) model saat ini boleh jadi sedang menyesali bahwa keikutsertaan mereka dalam pemilu tahun lalu ternyata tidak bisa menghindari munculnya para pemimpin yang berpikir reaktif dan hanya memosisikan diri mereka dalam persepsi jangka pendek. Dengan sikap reaktif, para pemimpin tersebut hanya akan memfokuskan segala daya dan upaya mereka semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan what do you have? (Apa yang kau miliki?) bagi partainya dan dirinya, dan bukan untuk menjawab semaksimal mungkin pertanyaan what do you make? (Apa yang kau perbuat?) untuk mengantar bangsa ini ke arah kemajuan dan kesejahteraan.
Jika melihat kondisi Indonesia sekarang ini yang masih karut marut dalam hampir semua sektor setelah krisis ekonomi 1998, tentulah semua orang sepakat untuk berpendapat bahwa negara ini sudah sangat membutuhkan para pemimpin yang berpikir proyektif agar bisa melihat persoalan dalam perspektif yang luas dan menyelesaikannya dalam suatu kerangka visi ke arah kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia di masa depan.
Pemimpin dengan pemikiran proyektif akan selalu meletakkan semua persoalan dalam ruang yang komprehensif agar persoalan bisa terlihat utuh dari segala arah. Dengan demikian, mereka bisa memosisikan diri dengan tepat, dalam jarak yang sejauh mungkin dari kepentingan diri dan politik partai mereka, sehingga bisa menyelesaikan persoalan secara tulus dan tuntas sampai ke akar-akarnya dalam suatu jalur ke arah perwujudan visi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Karena berpikir projektif merupakan bagian utama dari kualitas seorang negarawan, tampaknya sekarang ini harapan akan munculnya para negarawan dengan visi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia di masa depan masih hanya sebatas mimpi. (www.mediaindonesia.com)

Oleh Jannus TH Siahaan, Mahasiswa Program S-3 bidang Sosiologi Pascasarjana FISIP Unpad