Nation and Character Building (3)

14 02 2010

Hubungan timbal balik antara sub-sistem tersebut di atas oleh Parsons disebut sebagai cybernetic .relationship. Sub-sistem Politik merupakan prasayarat atau prakondisi bagi terciptanya atau bekerja sub-sistem ekonomi. Pada sub-sistem politik, pencapain tujuan dilaksanakan melalui demokrasi yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, menghargai perbedaan dan sebagainya. Di kalangan ilmu politik, tujuh kriteria Robert Dahl, juga banyak dikenal, yaitu (1) pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang dipilih, (2) wakil-wakil rakyat itu dipilih dalam pemilihan yang dilakukan secara jurdil dan tanpa paksaan, (3) semua orang dewasa berhak memilih, (4) semua orang dewasa juga berhak dipilih, (5) setiap warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah-masalah politik tanpa ancaman hukuman, (6 )

setiap warganegara berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif, yang memang ada dan dilindungi oleh hukum, dan (7) setiap warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

Tentu saja terdapat banyak ukuran lain, tetapi sebagai suatu ukuran minimal kriteria Dahl tersebut mungkin cukup memadai untuk melihat pengejawantahan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas kriteria demokrasi mungkin dapat dijelaskan sebagai berikut: “Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang; persaingan yang bebas dan antikekerasan di antara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan; dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi; dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis itu berarti kebebasan untuk mendirikan partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujura dalam jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apa pun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.”

Ada pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonsesia telah hancur lebur sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Penerapan aturan tersebut justru mematikan pranata-pranata tradisional yang sudah ada yang sesungguhnya merupakan wahana demokrasi bagi masyarakatnya. Hilangnya konsep nagari di Sumatera Barat atau otoritas adat di dalam masyarakat di wilayah lainnya merupakan awal dari ‘kematian’ demokrasi.

Terlepas dari pandangan di atas, sebagaimana dipahami, sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

Dalam suatu negara yang berdasarkan konstitusi sebagai dasar hukum, maka antara sistem pemerintahan negara, sistem politik dan sistem perekonomian saling berkaitan dan merupakan satu keterkaitan tentang pandangan hidup dan falsafah dasar negara.

Berlangsungnya mekanisme dan budaya demokrasi pada sub sistem politik akan memberikan dampak secara langsung bagaimana sub sistem ekonomi berjalan. Bekerjanya sub sistem ekonomi ini secara signifikan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan.

Sebab utama dari kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah dan menyebabkan terjadinya lingkaran setan. Pendapat yang rendah bukan hanya mempengaruhi tingkat tabungan yang rendah, tetapi juga mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan yang rendah sehingga produktivitas sumberdaya juga menjadi rendah. Pada gilirannya semuanya itu akan membawa akibat pada rendahnya rendapatan masyarakat.

Peningkatan produktivitas dan investasi merupakan dua hal penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Peningkatan produktivitas tergantung dari tingkat kesehatan dan gizi serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.  Semua itu hanya dapat dicapai apabila masyarakat mempunyai cukup pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang meningkat, masyarakat dapat membelanjakan makanan yang bergizi yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja yang dapat mempengaruhi pula tingkat pendapatan. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan investasi yang cukup memadai sehingga secara nasional diperlukan tingkat tabungan yang cukup untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Itulah mengapa perlu terus menerus diupayakan untuk meningkatkan pendapatan, karena pendapatan yang tinggi akan memotong lingkaran setan tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan seharusnya diartikan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan materi tetapi lebih merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk menciptakan peningkatan produksi nasional riil, tetapi juga harus ada perubahan pada kelembagaan, struktur administrasi, perubahan sikap dan kebiasaan.

Di dalam kehidupan ekonomi nasional, sistem ekonomi Indonesia berdasarkan pula pada demokrasi, yakni yang disebut sebagai demokrasi ekonomi. Pengertian demokrasi ekonomi sesungguhnya mencerminkan kelanjutan hakikat dari cara pandang integralistik dalam pemerintahan negara yang berdasarkan pada demokrasi kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Dengan demikian, demokrasi ekonomi merupakan suatu bentuk penajaman dari pesan politik kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimensi politik ini harus dipahami secara hati-hati untuk tetap dapat menghormati dan tidak mengabaikan hak-hak rakyat sebagaimana kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi pendirian Republik Indonesia ini.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sub-sistem politik dan sus-sistem ekonomi merupakan prasyarat bagi bekerjanya sub-sistem sosial, yang menjamin hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat menjadi lebih selaras. Dengan demikian kualitas hubungan sosial ini akan memperkecil atau bahkan meniadakan kemungkinan terjadinya konflik sosial .

Pertambahan yang dapat dicapai pada pertumbuhan ekonomi sesungguhnya sangat tergantung pada upaya pemberdayaan ekonomi dan interaksi antara peranan kelembagaan untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi. Peranan kelembagaan dapat dijelaskan antara lain dengan eksistensi birokrasi yang bersih, bebas KKN, pranata hukum yang berwibawa dengan penegakan hukum yang konsisten dan sebagainya. Sementara itu, latent sosial conflik dapat dijelaskan antara lain dengan besarnya ketidak-merataan (inequality) yang terjadi di dalam masyarakat. Di samping itu pluralitas seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar, juga merupakan bagian dari latent sosial conflict.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: