DPT, Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Penunggukiamat Tetap

15 02 2010

Tanggal 9 April kemarin, bangsa Indonesia mempunyai hajatan besar yaitu pemilu. Pemilu yang merupakan representasi keinginan rakyat atau biasa dikenal dengan pesta rakyat, sudah dilaksanakan beberapa kali mulai zaman orde lama, sampai zaman reformasi ini. Seperti halnya dunia ini ada zaman purba dan ada juga zaman globalisasi, perbeedaannya seperti langit dan bumi, hal itu juga terjadi pada masa perkembangan pemilu kita.

Pada zaman orde lama, pemilu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun banyak keterbatasan, memeng pada zaman itu Teknologi belum begitu berkembang. Pada zaman orde baru, pemilu sangat diatur oleh pemerintah. Partai peserta pemilu diatur ketat oleh pemerintah, selain itu pemilih juga tidak bisa bebas memilih, banyak tekanan yang timbul disana-sini. Bagaimana wajah pemilu di era reformasi dan modenisasi saat ini??

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita kembali mengingat bagaimana pemilu tahun 1999 dan 2004. Sebagaimana bayi yang baru lahir, mungkin seperti itulah kondisi yang bisa digambarkan pada saat itu. Kita mencari identitas bangsa, jenis demokrasi mana yang mau dilaksanakan. Sehingga munculah banyak partai yang meramaikan pesta demokrasi kita. Kebebasan yang diberikan pemerintah memberikan efek yang hebat yaitu banyaknya golput oleh pemilih sehingga legitimasi hasil pemilu dipertanyakan. Seperti halnya orang yang keluar dari tempurung kelapa, masyarakat kita mengartikan demokrasi ini dengan arti yang sebebas-bebasnya, sehingga dalam proses pemilu banyak terjadi bentrok fisik baik antar perserta pemilu maupun pemilih.

Setelah sepuluh tahun lebih era reformasi, ternyata kondisi ini tidak berubah sama sekali. Lihat saja, mulai parpol peserta pemilu yang jumlahnya banyak, terbukti kemarin setelah pemilu 9 April, banyak pemilih yang sangat kebingungan. Jikalau ini benar-benar terjadi, dimana banyak parpol yang duduk di kursi legislatif, bisa dibayangkan pemerintahan akan tidak stabil karena dengan kondisi banyak partai yang ada maka pemerintahan hanya dapat dibentuk dengan jalan koalisi, hal inilah yang membuat pemerintahan tidak stabil, banyak kepentingan didalam koalisi. Seharusnya pemerintah bisa membuat sistem partai yang lebih sederhana tanpa mengurangi hak asasi bangsa dalam ikut membangun demokrasi kita, ternyata pemerintah belum bisa melaksanakannya.

Selain permasalahan banyaknya partai, sistem pemilu yang dilaksanakan sekarang benar-benar membuat pemilih bingung. Bisa dibayangkan hampir 60 tahun lebih masyarakat kita mengenal mencoblos dalam pemilu, diubah mindsetnya oleh KPU hanya dalam hampir kurang dari setengah tahun. Bisa dibayangkan hasilnya, sungguh luar biasa, selain banyak pemilih yang merasa kebingungan, banyak suara yang tidak sah. Apakah ini memang kesalahan pemikiran ataukah sudah terorganisir? Sehingga banyak suara rakyat secara tidak disengaja ataupun disengaja dihanguskan dengan aturan baru ini.

Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini sedang hapening , ternyata tidak membuat sentuhan baru pada pemilu ini khususnya dalam pelaksanaanya. DPT (Daftar Pemilih Tetap) meruapakan salah satunya, dengan kemajuan teknologi ternyata tidak bisa membuat DPT kita berkualitas, bahkan malah membuatnya amburadul. Jikalau ini semata-mata karena human error, mengapa kesahannya samapai ribuan DPT, bahkan di suatu kabupaten terdapat 400.000 lebih DPT fiktif. Apakah ini bisa dikatakan sebagai human error? Imam Samudera saja yang terkenal karena bom balinya, yang sudah dieksekusi mati, masih masuk dalam DPT, bisa dibayakan jika orang yang sudah meninggal dan tidak terkenal pastilah mempunyai kemungkinan besar bisa masuk DPT( padahal sudah masuk Daftar Penunggukiamat Tetap).

Jika dulu golput diperangi pemerintah tetapi sekarang diwajibkan pemerintah. Kalau sebelumnya banyak beredar pemilih gelap, ghost vouter, DPT fiktif , ternyata bukan itu saja, hampir 50% di suatu kampung di jakarta, warganya yang sudah berhak memilih tidak masuk DPT. Apakah ini terjadi di jawa timur? Patilah ada. Kalau permasalahnnya seperti ini, ini merupakan tamparan terkeras bagi demokrasi kita sejak 63 tahun kita merdeka. Apakah ini sudah terorganisir secara nasional oleh oknum tertentu?

Seharusnya pemerintah bisa mengambil pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan seharusnya bisa membuat regulasi sehingga pemilu berjalan bisa berjalan lancar. KPU yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap terseleggaranya pemilu harus benar-benar netral, profesional dan jujur. Sehingga permasalahan DPT seperti ini tidak terjadi. Sebagai peserta pemilu, parpol seharusnya mengawal proses pemilu dari awal hingga akhir, sehingga tidak terjadi kecolongan terhadap permasalahan DPT. Masyarakat sebagai pemilih juga sebaiknya aktif mengawasi proses demokrasi ini, sehingga nanti masyarakat tidak lagi dikecewakan oleh wakil-wakilnya di parlemen.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: