Reformasi Birokrasi Menkeu Sri Mulyani Nol Besar

30 03 2010

Para ekonom mencatat dana bagi reformasi birokrasi itu merupakan pinjaman dari Bank Dunia dengan jumlah triliunan rupiah dan harus dibayar oleh rakyat.

“Hasilnya apa? Bisa dikatakan nol besar. Sebab reformasi itu artifisial, tidak komprehensif dan hanya kulit luarnya saja, serta memakai utang luar negeri dan tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat pula,” kata mantan Menko Ekuin Rizal Ramli.

Pendapat yang sama datang dari ekonom Dradjad Wibowo. Ia mengatakan, kenaikan gaji (remunerasi) tidak pernah bisa menjadi solusi bagi pencegahan korupsi. Buktinya sudah banyak aparat bergaji tinggi, namun tetap melakukan korupsi, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank BUMN, dan sekarang Ditjen Pajak.

Seperti diketahui, program reformasi birokrasi mulai dirintis Departemen Keuangan pada 2004, dan secara resmi dicanangkan sebagai program prioritas pada 2007. Implementasinya mencakup pada penataan organisasi, perbaikan proses layanan, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN) atau remunerasi.

Terkait dengan tahapan penyelesaian program reformasi birokrasi, pemerintah menambah alokasi anggaran remunerasi untuk beberapa kementerian dan lembaga dari Rp3,3 tiliun menjadi Rp13,92 triliun pada RAPBN-P 2010, dari pagu sebelumnya pada APBN 2010 sebesar Rp10,61 triliun.

Dalam hal ini, kata ekonom Iman Sugema, pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan reformasi birokrasi perpajakan, termasuk skema remunerasi, karena terbukti gagal mencegah korupsi. “Masih banyak yang korupsi. Kita yakin Ditjen Pajak bukan satu-satunya,” kata ekonom Iman.

Kasus Gayus hanya bagian kecil dari puncak gunung es kasus korupsi yang terlihat di Kementerian Keuangan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar mafia pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan kekayaan negara di Kementerian Keuangan.

“Kalau pegawai baru golongan IIIA seperti Gayus saja sudah berani ‘menelan kerbau’, bisa dibayangkan ‘dinosaurusnya’ segede apa yang ditelan seniornya?” kata Dradjad Wibowo.

Sekali lagi, katanya, kinerja Sri Muyani sudah terbukti gagal total. Dan banyak yang mengeluhkan kesewenang-wenangan aparat pajak. Aparat pajak juga semakin lama semakin sulit tersentuh hukum.

Meledaknya kasus Gayus ini sebenarnya membuka harapan Wajib Pajak, terutama WP Badan, agar mafia pajak bisa dibongkar hingga ke akar-akarnya.

“Tapi kita pesimis, sebab Sri Mulyani tak punya kompetensi untuk mengatasi masalah itu, apalagi bawahannya. Dia banyak bicara dan pintar cari alibi untuk meyakinkan Presiden SBY yang udah kadung kagum kepadanya,” kata Nehemia Lawalata, pemerhati ekonomi-politik dan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo. (inilah.com)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: